Bahwa Ahok membuat kesalahan, saya sama sekali tak meragukan itu. Sebab pejabat atau penguasa bukan malaikat, mereka masih berjenis manu...
Rasanya tak gegabah jika saya katakan hal ini ada hubungannya dengan buku-buku yang kita baca dan tayangan yang kita tonton. Sebab pada umumnya sebelum dilempar ke publik, lembar-lembar buku dan kepingan film tersebut sudah melalui proses reading atau editing, sehingga tokoh-tokoh cerita ditampilkan seideal mungkin. Pada akhirnya yang kita tangkap hanyalah kesempurnaan, yang kita rekam adalah sosok pahlawan mengagumkan tanpa noda, tanpa cela.
Mereka harus rupawan, bersuara lantang, keren, bertubuh atletis setidaknya memiliki perut datar bukan buncit. Terpelajar, terdidik, cerdas, bijak, santun, religius, sangat eligible jika pernah terpapar kedisiplinan ala militer.
Mereka harus mampu memberi solusi, tak boleh meluapkan perasaan terang-terangan, tak boleh terlalu gembira nanti disangka acting, tak boleh menerima pelukan nanti disangka menjalin affair. Dilarang mengeluh, dilarang curhat, dilarang galau, dilarang berdalih. Lalu apakah persyaratan tersebut sudah lengkap? Tidak. Nyatanya mereka masih harus siaga 24 jam dalam kondisi dan situasi apapun bila dibutuhkan, terlebih dalam misi penyelamatan dunia.
Sementara itu kita lupa bahwa penguasa adalah manusia yang hidup dengan sifat baik dan buruknya, bersih dan cacatnya. Untuk arti yang sangat nyata, bahwa ketaksempurnaannya dalam berpikir, berucap maupun berprilaku, menandakan kebesarannya sebagai seorang manusia. Ia merupakan hakikat dari sebuah penciptaan.
Sutan Sjahrir, dalam masa kepemimpinannya pernah mengkritik perjuangan politik Indonesia yang cenderung harus memiliki unsur moral yang kuat. "Politik untuk orang-orang kita di sini bukan berarti: perhitungan, melainkan bertindak etis, berbuat dan bersikap moral tinggi..." Adapun kritik yang ditulis sekitar tahun 1936 tersebut masih relevan sampai sekarang dan menemukan muaranya di Pulau Pramuka, saat Ahok menyampaikan pidato di depan masyarakat dengan menyitir Quran surat Al-maidah 51. Walhasil, tanpa peringatan ia langsung diganjar kartu merah plus keterangan tambahan karena telah melakukan penistaan agama.
Ia tergagap. Indonesia yang ia pikir adalah sebuah negara dengan penduduk yang sudah maju cara pandang politiknya, ternyata telah membawanya ke pusaran tragedi. Tanpa disadari, pidato di Pulau Pramuka menciptakan kemelut. Diperparah lagi dengan edit mengedit kata 'pakai' yang amat membetot perhatian. Segera saja gubernur non aktif tersebut diberondong aksi demi aksi. Meme berisi bully diunggah dan disebar ke berbagai perangkat sosial media. Kritik destruktif dan caci maki menyerangnya tanpa henti.
Di hadapan khalayak serta disaksikan oleh media, ia meminta maaf. Namun ia terpaksa kecewa saat mendapati usahanya membentur tembok. Genderang kebencian telah ditabuh, terompet perseteruan telah diperdengarkan, dan fatwa ulama atau fatwa organisasi yang mengatasnamakan agama ramai bertabur seperti salju di langit desember. Demi memenuhi tuntutan massa, Ahok pun disidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Jalan Gadjah Mada.
Rupanya, gelombang kebencian terhadap Ahok tak berhenti sampai di situ. Sesaat setelah ia membacakan eksepsi yang disertai luapan emosi, ia kembali diserang dengan cara-cara murahan, yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang tumbuh dengan kehidupan yang membosankan, karena itu selalu berusaha mencari kebahagian dari hidup orang lain.
Dunia yang seharusnya mencari kebenaran dan memperjuangkan keadilan, malah makin terfokus pada hal-hal yang tidak substansial: memperdebatkan cara menangis, menafsir cara membacakan nota keberatan, mendefinisikan gesture.
Benar adanya bahwa manusia ada untuk dirumuskan, didefinisikan, ditafsirkan, dan tafsir itu selalu berubah-ubah. Akan tetapi, menyebar gambar-gambar (meme) sarkasme, menyuguhkan bully, manipulasi, provokasi, merupakan sikap tak terhormat, benar-benar tak wajar dan sangat jahat. Sayangnya kejahatan itu domestik, kejahatan itu sepenuhnya berada di dalam gerbong kita.
Sebelum kasus di Pulau Pramuka mencuat, Ahok sudah diserang berbagai isu: mengkhianati warga yang menyumbang KTP karena Ahok menerima pinangan partai politik, kasus warga Sumber Waras, Reklamasi, kemudian diikuti oleh isu penggusuran, alokasi sepihak dengan minimnya komunikasi serta tidak memberikan ganti rugi. Berangkat dari isu-isu tersebut setiap rival politik Ahok mengambil perannya masing-masing untuk 'menembak' Gubernur DKI Jakarta yang style kepemimpinannya meloncat dari pakemnya alias di luar dari kebiasaan: keras, tegas, 'nyablak', gemar blusukan, dan setiap rapat selalu menggunakan alat perekam yang kemudian diungah ke media, yang mana dengan bertindak demikian, ia membiarkan publik mengetahui bagaimana ia menjalankan roda pemerintahan.
Pada saat itu, Jakarta masih baik-baik saja. Indonesia belum bergejolak. Ahok juga leluasa turun ke lapangan, dan berkali-kali pula ia hadir di pengadilan untuk menghadapi dugaan yang dituduhkan. Praktek politik masih bisa diselaraskan dengan logika dan realisme. Politik masih menjadi area yang nyaman. Nyaman dalam artian mencari dan mempertahankan kekuasaan.
Hingga peristiwa di Pulau Pramuka tiba-tiba menjadi isu nasional, maka sejak saat itu situasi pemilukada semakin panas, wajah politik menjadi carut marut dan sosial media menjelma lautan keruh dan mengerikan.
Meski negara ini telah lama mengadopsi teori politik Il Principe yakni menghalalkan segala cara termasuk agama, namun perbuatan curang dan tak terpuji (bully, adu domba, manipulatif, menghina pisik, menyebar fitnah dan kebencian) sama sekali tidak bisa diterima, tidak dapat dibenarkan.
Indonesia tidak dibangun dalam semalam. Ia tumbuh dengan gejolak, ia lahir dengan perdebatan, ia merdeka dengan perjuangan. Ada tangisan dalam kengerian, ada teriakan dalam kepedihan, ada tetes darah yang tumpah, ada nyawa yang luruh di pembaringan. Hingga hasil perjuangan panjang tersebut kita temukan sebagai Indonesia yang kita lihat kini, merupakan negara utuh, tegak berdiri dalam satu kesatuan.
Meski demikian wilayah-wilayah yang bersatu dalam sebuah negara ini dapat bubar jika nyanyian permusuhan kerap didengungkan, bendera kebencian terus dikibarkan. Namun kita bisa memilih merawat nalar dan memupuk kesadaran bahwa politik harus dikembalikan ke jalan yang 'lurus', agar negara tak ambruk dan hanya menyisakan wacana.
_______
Dinna F. Norris
Tag: politik, nalar, ahok, kejahatan, muslihat, almaidah 51, sutan sjahrir, moral
COMMENTS