Melalui undangan yang disampaikan via WA, nama saya tertera di urutan ke-39 sebagai peserta diskusi sosialisasi tentang Calon Anggota Ko...
Melalui undangan yang disampaikan via WA, nama saya tertera di urutan ke-39 sebagai peserta diskusi sosialisasi tentang Calon Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Periode 2017-2022. Diskusi tersebut diselenggarakan oleh Panitia Seleksi Komnas HAM beserta para akademisi Fisip, bertempat di Ruang IMT-GT gedung Biro Rektor Universitas Sumatera Utara.
Adapun diskusi tersebut bukan hendak membongkar permasalahan hak asasi manusia di Indonesia melainkan berusaha mencari calon-calon terbaik dari Sumatera Utara yang jika terpilih nantinya, dapat membawa komnas menjadi komisi yang memperjuangkan penegakan HAM dari segala lini, bukan sekedar wacana dan diskusi.
Hak asasi adalah hak kodrat yang melekat pada diri manusia yang diberikan Tuhan sejak kelahirannya, tulis John Locke. Meski seiring perjalanannya hak tersebut acap kali dinafikan, diabaikan. Dianggap sebuah nihilisme. Namun dengan lahirnya kesadaran memproklamirkan hak asasi yang mana telah tercetak dalam panggung sejarah, semestinya menjadi warning atau semacam rambu yang dapat memerangkap siapapun yang coba menghadangnya.
Perjuangan penegakan ham bukanlah sebuah absurditas, akan tetapi ia belum final mengingat banyaknya kendala yang menyertainya. Salah satunya terletak pada perangkat-perangkat ham yang mesti banyak berbenah agar tak tumbang ketika diberondong masalah. Semasa menjalankan tugasnya godaan materi hampir pasti membayangi para pembuat keputusan. Atau beberapa perkara dapat menguap begitu saja akibat ditunggangi oknum-oknum yang tidak menginginkan keadilan ditegakkan.
Seperti penuturan Montesquieau, an injustice committed against anyone is a threat to everyone. Maka keadilan bagi setiap orang merupakan absolut, hak mutlak yang menjadi dasar perjuangan hak asasi.
Atas dasar inilah pansel komnas ham bergiat menjaring sosok-sosok yang memiliki animo terhadap nilai-nilai hak asasi manusia, tentunya para calon yang capable, berkualitas serta berintegritas yang dapat menegakkan panji-panji hak asasi. Mereka yang berniat ambil bagian hendaknya mereka yang telah selesai dengan dirinya sendiri. Dalam artian, bebas dari segala bentuk kepentingan, tak takluk terhadap tekanan para tiran, serta merdeka dari pressure dalam bentuk apapun baik suku, agama, ras dan antar golongan.
Mengingat begitu banyaknya persoalan ham yang mengendap bahkan ikut terkubur bersama rintihan sayup para korban, maka pertanyaannya, adakah bakal calon anggota komnas ham yang telah selesai dengan dirinya? Dapatkah pansel menjaring sosok primus inter pares di antara para calon yang telah menghantar berkas?
Persoalan inilah yang diperdebatkan sebagian peserta dan ketiga narasumber di ruang IMT GT tanggal 29 Desember 2016 kemarin. Perkara ini pulalah yang menyulut nalar saya untuk segera menyampaikan pemikiran serta apa-apa yang saya tangkap dan pahami.
Plato, dalam bahasannya mengenai bangsa dan negara tentu memberikan sumbangsih pemikiran yang sangat brillian. Filosop Yunani tersebut meletakkan dasar bagi perlindungan dan jaminan diakuinya hak-hak asasi manusia. Konsepsinya menganjurkan masyarakat untuk melakukan kontrol sosial kontrol terhadap penguasa yang mengabaikan nilai-nilai keadilan dan kebenaran.
Akan tetapi kita tidak sedang berada di era Republik Plato yang berusaha menanamkan semua cara memerintah dengan kebenaran murni, yang berusaha membangun suatu negara yang rakyatnya tertarik pada kebajikan, tanpa terkecuali.
Kita sedang hidup di negara berasaskan pancasila sementara uang dan kekuasaan menjadi magnet penentunya. Sehingga, untuk menemukan calon yang sesuai kriteria tersebut di atas, ibarat mencari jarum dalam tumpukan jerami. Meski tidak mustahil, tapi akan cukup sulit menemukannya. Jika minyak goreng memerlukan dua kali penyaringan saya kira calon komnas ham membutuhkan penyaringan berulang-ulang.
Ditambah lagi sarat-sarat mutlak yang harus dipenuhi bakal calon yakni, berusia 40 tahun-65 tahun dengan sekurang-kurangnya 15 tahun pengalaman. Sarat ini secara otomatis akan mengeliminasi calon-calon muda untuk memerangi perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai ham.
Kemudian, calon yang terpilih nantinya akan berkantor di markas Komnas Ham, Jakarta. Sementara seperti kita ketahui bahwa banyak sekali permasalahan ham yang muncul di daerah tetapi tidak terendus ke pusat. Apa pasal? Karena corong daerah terlalu pendek untuk menjangkau telinga para perangkat komnas ham yang bercokol di pusat.
Sedangkan komisi atau lembaga yang memiliki perwakilan di tiap daerah pun bisa kebobolan dalam menghandle kasus-kasus yang muncul per-harinya. Acap kali kasus-kasus tersebut lebih dulu berada di level akut, di tahap sangat genting, baru mendapatkan penanganan dan penanggulangan. Itupun karena sebelumnya telah diblow up oleh media.
Mengingat Indonesia memiliki 35 provinsi dimana daerah-daerahnya masih banyak yang belum terjangkau, atau sulit ditempuh, atau memiliki medan tempuh yang sangat terjal dan memakan waktu lama, maka bukan tidak mungkin perkara ham hanya menetap di permukaan. Atau jangan-jangan masih ada masyarakat yang belum mengetahui makna hak asasi, parahnya lagi, tidak memahami perkara apa saja yang dapat digolongkan ke dalam hak asasi.
Berkaca dari realitas tersebut maka dibutuhkan keseriusan untuk memperjuangkan ham. Maka negara, pansel komnas ham beserta masyarakat harus bekerja sama untuk hal ini.
Masukan dari saya yang mungkin dapat dipertimbangkan ialah dibukanya perwakilan-perwakilan ham di setiap daerah. Agar supaya masyarakat mendapat perlindungan atau pendampingan manakala hak-hak asasi mereka terusik dan terancam.
Jika sarat mutlak diwajibkan bagi bakal calon anggota komnas ham yang berkedudukan di pusat, maka bagi calon-calon perwakilan ham di daerah, hendaknya diberikan sarat yang lentur dan terukur. Seperti, usia 30-38 tahun dengan pengalaman pendampingan di bidang ham selama 2 tahun. Dengan catatan, orang-orang ini mestilah mereka yang eligible, komit, berdaya juang, berdedikasi tinggi, serta memiliki prinsip yang tidak dapat diperjual belikan.
Perdamaian hanya bisa terwujud apabila hak asasi manusia dihargai, tutur Dalai Lama ke-14. Oleh karena itu penegakan ham merupakan fardhu kifayyah, sementara memilih dan menemukan perangkat terbaiknya merupakan sebuah urgensi. Dengan demikian penegakan ham bukan lagi berupa ilusi, melainkan sebuah cita-cita yang dapat diraih serta dinikmati.
Dinna F Norris
tag: komnas ham, sosialisasi calon anggota, panitia seleksi, hukum, hak asasi manusia, negara, diskusi, kasus, perkara, sarat, human right
COMMENTS